Kalah dari Warga Bukit Duri, Ahok Tetap Normalisasi Ciliwung

Ahok menggusur wilayah bantaran sungai di kawasan tersebut untuk menormalisasi Kali Ciliwung sebagai cara menangani dan mengantisipasi banjir.

Warga Bukit Duri melawan kebijakan tersebut dengan cara menggugat Surat Peringatan 1 yang diterbitkan Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Oktober silam.

Dari gugatan itu, majelis hakim PTUN menyatakan warga Bukit Duri secara sah mendiami tanah itu.
Majelis hakim juga meminta Satpol PP serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada warga yang lahannya telah digusur.

Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa saja memberikan ganti rugi kepada warga. Namun untuk itu, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dulu menghitung kerugian yang dialami setiap warga yang tergusur.

Ahok juga menyatakan bakal mempelajari keputusan majelis hakim dan akan menyelesaikannya usai cuti kampanye atau saat ia kembali menjabat Gubernur Jakarta.

“Kami akan pelajari salahnya kenapa. Kan, memang kadang-kadang ada surat yang salah seperti kasus Bidara Cina dulu. Nanti kalau sudah masuk saya bisa lihat,” tutur Ahok.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *